KUHP Praktis

Pegangan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026) untuk advokat, jaksa, mahasiswa hukum, dan siapa pun yang perlu membaca pasal pidana dengan cepat, bahkan tanpa internet. TEKS LENGKAP, 624 PASAL • Buku Kesatu (Aturan Umum) dan Buku Kedua (Tindak Pidana), ditata per Bab, Bagian, dan Paragraf • Penjelasan pasal demi pasal • Referensi silang antarpasal bisa diketuk CARI SECEPAT MENGETIK • Ketik nomor pasal (mis. "pasal 458 ayat 3") atau kata kunci seperti "penipuan", "membunuh", "korupsi" • Mengerti bahasa sehari-hari: kata awam diarahkan ke istilah pasalnya • Filter ancaman: penjara minimal tertentu, kategori denda, seumur hidup/pidana mati ANCAMAN PIDANA SEKILAS • Setiap pasal menampilkan ringkasan penjara (maks/min), denda kategori beserta nominal rupiah, seumur hidup, dan pidana mati • Peta ancaman pidana: urutkan seluruh delik dari yang terberat • Bandingkan dua pasal berdampingan, lengkap dengan selisih kata SUSUN DAKWAAN • Buat perkara, tambahkan pasal sebagai primair, subsidair, kumulatif, atau alternatif • Daftar periksa unsur delik per pasal, catatan per pasal dan per perkara • Sorotan warna per ayat • Ekspor ringkasan perkara ke PDF atau Word lewat lembar bagikan ALAT HITUNG • Kalkulator daluwarsa penuntutan (Pasal 136-138), termasuk pelaku Anak • Perbarengan pidana (Pasal 125-130): batas pidana gabungan • Pidana pengganti dan tambahan: denda tidak dibayar, pencabutan hak/izin, pembebasan bersyarat, kerja sosial • Tenggang pengaduan dan pencabutan (Pasal 29-30) • Kategori denda I-VIII (Pasal 79) • Peralihan hukum KUHP lama ke baru (Pasal 3 dan 618) LAINNYA • Padanan topik KUHP lama (WvS) dengan pasal baru • Pengertian istilah (Pasal 144-186) • Favorit, catatan pribadi, riwayat, mode gelap, ukuran teks, tampilan iPad PRIVAT Catatan dan perkara Anda hanya tersimpan di perangkat. Aplikasi menampilkan iklan Google AdMob; Anda dapat menolak pelacakan saat diminta. PENTING Aplikasi ini bukan aplikasi resmi pemerintah dan bukan nasihat hukum. Teks diambil dari salinan resmi UU 1/2023 (JDIH BPK) dan dibaca otomatis dari pindaian sehingga dapat memuat salah baca; selalu cocokkan dengan salinan resmi sebelum mengutip. Perubahan (mis. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana) dan putusan Mahkamah Konstitusi perlu diperiksa terpisah.